Sumberpintar.com Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumatera Selatan (GP2SS) menyoroti anggaran pengadaan sewa helikopter Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari publik.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai anggaran sewa helikopter dengan nilai mencapai Rp4 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumatera Selatan, Kemas Achik Muhram, menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan, efektif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, di tengah berbagai persoalan sosial dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih memerlukan perhatian pemerintah, pengadaan sewa helikopter menjadi hal yang patut dipertanyakan urgensinya.
“Kami meminta agar pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kebutuhan dan urgensi pengadaan sewa helikopter tersebut. Publik berhak mengetahui untuk apa anggaran sebesar itu digunakan,” ujar Achik dalam keterangannya.Senin (25/05/2026).
GP2SS menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Organisasi kepemudaan tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBD agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Selain itu, GP2SS berharap agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
“Suara Pemuda, Suara Rakyat, Suara Pembaharuan. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik,” tegasnya.
GP2SS juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Sumatera Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait rincian penggunaan anggaran sewa helikopter tersebut.
(Mas Tris).
