Sumberpintar.com Laskar Gibran menyoroti wacana pengusulan hak di DPR RI yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Laskar Gibran mengingatkan bahwa setiap langkah politik di parlemen harus memiliki dasar yang jelas, argumentasi yang objektif, serta tidak serta-merta diklaim sebagai representasi suara seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Bidang OKK & Pengembangan SDM DPP Laskar Gibran, Ilham, menyampaikan bahwa suara rakyat tidak boleh disederhanakan menjadi opini, narasi, atau kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan mudah mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan sebuah agenda politik. DPR RI memang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan menjalankan fungsi pengawasan, tetapi publik juga berhak mempertanyakan dasar, urgensi, dan substansi dari setiap usulan. Opini pribadi tidak otomatis menjadi suara seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ilham, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap Wakil Presiden merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, setiap proses politik harus tetap menghormati konstitusi, mekanisme hukum, dan kepentingan bangsa.
Ilham juga menegaskan bahwa dukungan kepada Gibran bukan semata persoalan politik, melainkan komitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat, mengedepankan objektivitas, serta memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
“Mas Wapres tidak sendirian. Kami percaya masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh, proses yang adil, dan kepemimpinan yang dinilai berdasarkan kerja serta tanggung jawabnya. Jangan biarkan opini segelintir pihak seolah-olah menjadi suara seluruh Indonesia,” tutup Ilham.
