Sumberpintar.com Rencana penyaluran dana daerah ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Pemprov Lampung dan Kabupaten/Kota berpotensi menerima kucuran dana segar dari pemerintah pusat menyusul rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mewacanakan penambahan anggaran minimal Rp100 miliar khusus untuk setiap ibu kota provinsi.
Dalam arahannya, Prabowo menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dirancang seiring langkah pemerintah menata ulang sistem keuangan negara.
Selain ibu kota provinsi, pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten, dengan porsi yang lebih besar untuk ibu kota kabupaten.
“Dalam waktu dekat saya akan kucurkan setiap provinsi Rp100 miliar tambahan untuk ibu kota provinsi, untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar. Tapi untuk ibu kota/kabupaten lebih besar, mungkin akan tambah,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa realisasi dana tersebut nantinya harus diarahkan secara ketat untuk kebutuhan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Wacana kucuran dana segar ini berkaitan erat dengan langkah pemerintah dalam memberantas kebocoran belanja barang dan jasa, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Prabowo membeberkan bahwa belanja barang dan jasa dari APBN saat ini mencapai angka sekitar Rp1.200 triliun.
Namun, ia memperkirakan sekitar 30 persen dari anggaran tersebut berpotensi hilang akibat praktik penggelembungan harga (mark-up) dan korupsi.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus, hangus karena mark-up, penggelembungan alias korupsi,” tegas Prabowo.
Jika celah kebocoran tersebut berhasil ditutup, pemerintah memperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp400 triliun.
Dana hasil efisiensi inilah yang diproyeksikan bakal dikumpulkan dan dikembalikan untuk membiayai pembangunan di berbagai daerah, termasuk wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung.
Sebagai langkah awal menuju efisiensi tersebut, pemerintah berencana mengubah pola belanja kementerian dan pemerintah daerah yang dinilai selama ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak efisien.
Prabowo mencontohkan disparitas harga pengadaan barang di sektor kesehatan, seperti pembelian obat di rumah sakit.
“Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20, 30 kali harga berbeda,” ungkapnya.
Ke depan, pemerintah berencana merasionalisasikan sistem pengadaan menjadi satu pintu belanja terpusat. Dengan spesifikasi dan kualitas yang disetarakan, langkah ini diyakini mampu mendatangkan penghematan anggaran hingga sekitar 40 persen untuk kemudian diserahkan kembali bagi kesejahteraan rakyat di daerah.
