Bandar Lampung, Sumberpintar.com – Kasus keracunan massal ratusan siswa penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan perlunya sistem pengawasan kolaboratif agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Perlu dirancang sistem pengawasan kolaboratif yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta TNI/Polri,” ujar Asroni, Rabu (10/9/2025).
Aplikasi Digital Jadi Solusi
Asroni menyampaikan, pengawasan dapat dilakukan dengan kombinasi visitasi lapangan dan aplikasi berbasis teknologi informasi.
Melalui aplikasi tersebut, Satuan Petugas Penyedia Gizi (SPPG) dapat mengirim laporan harian terkait proses penyiapan makanan, pengiriman, hingga menu yang disajikan. Laporan ini bisa langsung dipantau oleh instansi terkait untuk memudahkan evaluasi serta memberikan solusi cepat jika ada kendala di lapangan.
“Dengan aplikasi tersebut, pengawasan distribusi MBG akan lebih transparan, akuntabel, dan efektif,” tambahnya.
Harapan Kolaborasi
Asroni berharap inovasi digital yang didukung dengan kerja sama lintas instansi dapat memperkuat transparansi sekaligus efektivitas penyaluran MBG kepada penerima manfaat.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyaluran MBG kepada siswa-siswa di Bandar Lampung,” pungkasnya.
