LampungSelatan, Sumberpintar.com– Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Natar, Muhamad Ridho Athoriq, S.H., mempertanyakan peran pemerintah dan aparatur negara dalam menindak keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin di wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, Khilafatul Muslimin sempat ramai beberapa tahun lalu dan dianggap sebagai organisasi ilegal karena menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan Dasar Negara,” ujar Ridho di Natar, Jum’at (27/10/2025).
Brigjen Pol. Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin merupakan organisasi ilegal. Organisasi yang berpusat di Bandar Lampung tersebut tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan.
“Kalau membubarkan, ini dia ormas, belum terdaftar di Kemenkumham, enggak terdaftar,” kata Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (13/06/2022).
Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ide khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin telah menyimpang dari sistem bernegara yang disepakati di Indonesia. Ia berharap seluruh kegiatan organisasi tersebut dapat dihentikan.
“Saya kira sudah jelas, responsnya itu dia,menyimpang karena kita di Indonesia itu sudah ada kesepakatan, kesepakatan nasional bahwa negara kita itu negara republik, NKRI, itu sudah final,” kata Ma’ruf kepada wartawan seperti dalam rekaman audio yang diberikan Setwapres, Rabu (22/6/2022)
“Karena itu ya terpaksa dihentikan dan dilakukan juga, kegiatannya terus distop dan tentu mereka diperbaiki, direhabilitasi,” tambah Ma’ruf, Rabu (22/06/2022)
Ridho juga menyoroti keberadaan plang Khilafatul Muslimin di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih. Ia berharap ada tindakan tegas dari Pemerintah Desa, Kepolisian Sektor (Polsek) Natar, dan Pemerintah Kecamatan Natar.
“Jangan sampai ini dianggap sebagai upaya pembiaran,” tegasnya.
Menurut Ridho, persoalan ini bersifat sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan disharmoni sosial di tengah masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Kecamatan Natar merupakan wilayah strategis yang juga menjadi lokasi markas militer di Provinsi Lampung, yakni Batalyon Infanteri (Yonif) 143/Tri Wira Eka Jaya di Desa Candimas serta Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ di Desa Mandah.
Ridho menekankan bahwa penanganan terhadap persoalan ini harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait.
Ia mengajak semua elemen untuk bekerja sama dalam menangkal provokasi dan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila serta berpotensi menumbuhkan radikalisme yang dapat bermuara pada tindakan terorisme.
Dalam konteks filsafat politik, fenomena ini mencerminkan benturan antara etos kebangsaan dan ideologi transnasional yang berupaya menafikan kontrak sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tindakan tegas negara tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya melindungi tatanan moral dan eksistensi negara-bangsa (nation-state) dari disintegrasi ideologis.
Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di Kecamatan Natar untuk mengambil langkah tegas, cepat, dan sinergis terhadap aktivitas Khilafatul Muslimin yang dianggap ilegal dan menyimpang. Penanganan yang komprehensif diharapkan dapat mencegah potensi konflik sosial, sekaligus mengantisipasi penyebaran ideologi radikal, demi menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban sosial di wilayah strategis tersebut.
Saat dikonfirmasi Camat Natar, Eko Irawan,menanggapi Khilafatul Muslimin, hingga saat ini masih kondusif
Kita akan kerjasama bersama warga, dan instansi terkait jika benar itu salah satu organisasi terlarang, tentunya kita akan tertibkan namun semuanya berdasarkan fakta bukan berdasarkan likes or dislikes kepada seseorang dan hasil kesepakatan bersama aparat penegak hukum, “terang Eko.
Ditempat terpisah Kapolsek Natar, AKP Budi Howo terkait organisasi tersebut untuk kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu, ” terang Kapolsek Natar.
Sbr.Merdi Lampung Selatan
