Pesawaran, Sumberpintar.com–Proyek misterius dan janggal bertulisan Kementerian Pekerjaan Umum di Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tuai kritik.
Proyek fantastis bernilai Rp 17.732.000.000 alias Rp 17 M lebih tersebut pada plang informasi tertulis memiliki 16 lokasi berbeda, namun untuk proyek swasta MTS S Nurul Iman tidak diketahui jumlah nominalnya dan penggunaannya, sedangkan sangat diperlukan keterbukaan informasi publik karena menggunakan uang negara bukan uang pribadi haru ada pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.
Anehnya, saat ditelusuri di lokasi tidak ada satu pun yang mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pembangunan tersebut.
Saat investigasi tim awak media menemukan kejanggalan dan kurangnya transparansi mengenai pembangunan menggunakan uang negara tersebut.
Saat dikonfirmasi kepala tukang bernama Asep mengatakan,”tak mengetahui mengenai rincian proyek tender tersebut.
” Saya gak tau yang detailnya, yang borongnya pak Sugi orang Bandar Lampung besok datang kesini “. Kata Asep, Jum’at (03/10/2025).
Keesokan harinya team, mengonfirmasi seorang bernama,Sugi sesuai arahan Asep, namun Sugi,enggan juga menerangkan detail informasi proyek dan melempar tanggung jawab.
” Saya gak tau, saya cuma nganter barang, mandornya namanya Kemas orang Palembang, padahal Kemas,mengatakan Sugilah sebagai Subkont pekerjaan tersebut”. Sugi berdalih bukan pekerjaan dia, Sabtu, (04/10/2025).
Dikonfirmasi di hari yang sama Kemas kemudian menyebut bahwa proyek tersebut milik seorang bernama Ketut.
” Saya cuma disuruh pak ketut mantau, selebihnya gak tau “. Kata Kemas
Tak hanya disitu saat dimintai keterangan Salah seorang pemuka agama, yang tinggal disebelah lokasi proyek juga mengaku keberatan dengan ulah para pekerja yang beruhutang bahan makanan yang tak kunjung dibayar.
“Hutangnya gak seberapa cuman Rp 500.000, tapi ya, namanya warung kecil ya, berat juga dan juga pak Kiyai selaku pengelola Ponpes tersebut ia berkeberatan, ketika listriknya digunakan hingga proyek selesai tanpa adanya kompensasi, sedangkan mereka kemungkinan ada anggaran, tapi saya tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat RABnya tahunya saya terima bangunan jadi, ” Ungkapnya.
Menurut H (Inisial) seorang warga setempat yang juga anggota Ormas mengaku kecewa atas tindakan pelaksana proyek, dirinya menyayangkan soal tranparansi mengenai pembangunan. ” Saya cuma mau liat RAB (Rencana Anggaran Biaya) nya aja kok susah betul, ini kan Kampung saya jangan sampai kalian cari makan disini,tapi ngerusak, “Terang H.
H juga menyangkan masalah tempat menginap pekerja proyek yang seharusnya memiliki anggaran untuk menyewa atau mendirikan tenda bahkan menggunakan listrik sekolah. ” Itu kan harusnya ada anggaran untuk tempat minep kok malah tidur disekolah,” Tegas H.
Tambahnya, H juga menyebut dirinya sempat didatangi Anggota Polsek dan di telpon oleh pimpinan partai politik, guna mengintervensi H agar tak menyoroti kejanggalan proyek. ” Saya sempat didatangi orang polsek, terus di telpon,”tambah H.
Saat dikonfirmasi dengan pamong desa setempat, Sekdes di wilayah sekolah tersebut, kontraktornya belum ada izin ke pamong setempat, ” terang Sekdes saat silahturahmi bersama awak media bertemu dengan pimpinan pondok pesantren sore hari.
Saat awak media melihat langsung kondisi bangunan, miris terdapat pondasi yang miring dan kualitas pemakaian material boven dengan menggunakan kayu bekas dan range yang diduga tidak sesuai spesifikasi RAB dan kami hanya dilibatkan gambar rencana saja oleh sub-kon yang bernama Sugi.
Jangan sampai kejadian, akibat minimnya pengawasan dan pemborong dan oknum untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya namun melupakan spesifikasi yang ada sesuai Juknis dari pusat sehingga menurunkan kualitas bangunan, sehingga ini harus menjadi perhatian sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jangan sampai jadi oknum bacakan untuknya korupsi memperkaya diri namun tidak menyejahterakan masyarakat.
Sementara ditelusuri kantor Kontraktor Pelaksana dari PT Wira Karsa Konstruksi tersebut beralamatkan di wilayah Makasar, Sulawesi dan Konsultan Pengawas dari PT Darmasraya Mitra Amerta beralamat di Jogjakarta, tidak menggunakan perusahaan lokal Lampung.
Saat awak media berusaha mengonfirmasi dengan perusahaan nya justru dilempar lempar seakan proyek ini dengan dugaan sarat akan permainan tidak fair dan mengutamakan Juknis dan tidak sesuai RAB, sehingga takut untuk keterbukaan informasi publik.
