Bandar Lampung, Sumberpintar.com– Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan akan memperketat pengawasan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah, pasca kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa SD dan SMP di Kecamatan Sukabumi.
Langkah ini diputuskan setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta pihak yayasan selaku pemilik dapur MBG, pada Senin (8/9/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan.
“Kami sudah menyampaikan kepada SPPI, jika dapurnya belum layak, jangan distribusikan makanan ke sekolah,” tegas Asroni, Selasa (9/9/2025).
Saat ini terdapat 28 dapur MBG yang aktif di Bandar Lampung. DPRD berencana melakukan monitoring langsung, termasuk pengambilan sampel makanan dari sejumlah dapur.
“Asumsinya, kami akan ambil dua sampai tiga dapur per dapil. Dengan enam dapil, ada sekitar 18 dapur yang akan kami tinjau. Tujuannya memastikan kelayakan dapur sebelum menyalurkan makanan,” jelas Asroni.
Temuan Bakteri dalam Sampel
Dari hasil pemeriksaan sementara, Dinas Kesehatan menemukan adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli yang diduga berasal dari air yang digunakan dalam proses memasak. Selain itu, potensi kontaminasi lain juga bisa berasal dari Salmonella, Staphylococcus, hingga Bacillus cereus.
“Kami belum bisa menyimpulkan penyebab pasti. Bisa dari air, bisa juga dari wadah makanan yang masih basah,” kata Asroni.
Sanksi Masih Dibahas
Terkait sanksi bagi dapur MBG yang tidak memenuhi standar, DPRD masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Opsi sanksi berupa penutupan atau evaluasi menyeluruh masih dalam tahap pembahasan.
“Yang jelas, pengawasan akan kami perketat agar kasus serupa tidak terulang,” tandas Asroni.
