BandarLampung,Sumbwrpintar.com– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian PPPA, Pemerintah Provinsi Lampung, dan 15 kepala daerah se-Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Sabtu (27/09/2025).
Acara ini membuktikan komitmen kuat Pemprov Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.
Kesepakatan ini menandai langkah strategis Lampung dalam menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai arus utama kebijakan daerah, sekaligus memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan rasa bangga bahwa Lampung dapat menjadi fasilitator dalam membangun sejarah penting dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut.
Menurutnya, kehadiran Menteri PPPA di Lampung merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.
“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA.
Salah satu fokus utama adalah pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran responsif gender. Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya, yang bagi kami bukan sekadar simbol prestasi tetapi motivasi untuk terus berinovasi,” ujar Wagub.
Wagub Jihan juga menegaskan komitmen Lampung dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila).
Ia menyebut, Lampung telah meraih penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, berkat kerja keras Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, program Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) menjadi salah satu unggulan daerah yang berfokus pada pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia.
Program ini juga mengintegrasikan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, revitalisasi Posyandu, dan pembukaan lapangan kerja.
Namun, Wagub Jihan mengakui tantangan besar masih dihadapi, terutama pada isu kekerasan perempuan dan anak.
Data Simfoni PPA menunjukkan pada 2020 tercatat 485 korban kekerasan, naik menjadi 877 pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah terdapat 519 korban, mayoritas perempuan dan anak.
Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dan KDRT, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.
“Karena itu, kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM, Puspaga, Forum Puspa, serta layanan rujukan terpadu agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan.
Kami juga mengoptimalkan aplikasi Lampung Ini sebagai pusat pelaporan masyarakat, yang kami integrasikan dengan sistem Kementerian PPPA,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa pembangunan perempuan dan anak harus menjadi prioritas karena perempuan mengisi hampir separuh populasi penduduk dan anak mencapai sepertiga jumlah penduduk Indonesia.
“Banyak masalah dapat diselesaikan lebih baik jika perempuan berpartisipasi. Demikian juga dengan anak, mereka harus tumbuh, berkembang, dan terlindungi agar menjadi SDM handal untuk pembangunan Indonesia,” kata Menteri Arifah.
Menteri menuturkan, setelah dilantik Presiden, ia mendapat arahan agar tidak membuat program baru melainkan melanjutkan program baik yang telah diinisiasi.
Salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), pengembangan dari program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
“Ruang Bersama Indonesia ini bertujuan mewujudkan desa ideal: tidak ada stunting, tidak ada ibu dan anak yang anemia, semua anak bersekolah, dan ibu-ibu berdaya. Konsepnya adalah kolaborasi lintas sektor, ibarat lidi-lidi yang diikat bersama untuk menyapu masalah secara kolektif,” ujarnya.
Selain RBI, Menteri juga menekankan dua agenda besar lainnya, yaitu perluasan layanan SAPA 129 ke tingkat kabupaten/kota, serta pengendalian kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Data Simfoni PPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki korban terbanyak, baik anak (140 korban) maupun perempuan (69 korban).
Kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran masih mendominasi, dengan rumah tangga sebagai lokasi tertinggi.
Hingga 26 September 2025, tercatat 586 kasus kekerasan, di mana 504 kasus (86%) menimpa perempuan dan 420 kasus (72%) menimpa anak.
Menteri juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak, meskipun di Lampung trennya sudah menurun menjadi 4,87% pada 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,90%. Namun ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk terus menekan angka perkawinan anak hingga level terendah.
Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA juga mengapresiasi Lampung atas capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2025.
Dari 15 kabupaten/kota, delapan di antaranya meraih predikat Nindya, dua Madya, dan lima Pratama.
Selain itu, Lampung juga menerima DAK Non Fisik PPA 2025 bersama 14 kabupaten/kota lainnya, yang diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Baik Pemprov Lampung maupun Kementerian PPPA menegaskan bahwa capaian pembangunan perempuan dan anak tidak bisa dicapai tanpa sinergi dan kolaborasi.
“Seluruh kepala daerah di Lampung berkomitmen mendukung program-program Kementerian PPPA secara konsisten, berkelanjutan, dan berintegrasi,” tegas Wagub Jihan.
Menteri PPPA pun menambahkan, “Setiap program yang kita jalankan bukan hanya untuk meraih penghargaan, tetapi untuk memastikan setiap perempuan dan anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk maju, khususnya di Provinsi Lampung.”
Dengan momentum komitmen bersama yang ditandai penandatanganan oleh seluruh kepala daerah se-Lampung, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung semakin inklusif, responsif gender, ramah anak, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
