Sumberpintar.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung memaparkan kinerja Lembaga Jasa Keuangan wilayah Provinsi Lampung Tahun 2025 di Ballroom Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Kota Bandar Lampung, Selasa (03/03/2026) bersama media update kemudian dilanjutkan buka bersama.
Dalam pemaparannya, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menjelaskan, ” Dukungan OJK terhadap UMKM dan program prioritas nasional selama tahun 2025, diantaranya ; POJK 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dukungan perbankan terhadap program prioritas nasional; penghapusan kebijakan hapus tagih piutang macet UMKM, pembiayaan kepada ekosistem program MBG, pembiayaan koperasi desa merah putih serta mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus pada korban bencana Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Penyaluran kredit perbankan di Lampung sebesar Rp 111,98 T, tumbuh 5,03 T (4,7%) dengan rincian kredit modal kerja Rp 54,14 T, kredit investasi 18,03 T dan kredit konsumsi Rp 39,83 T.
Penyaluran kredit UMKM mengalami pertumbuhan menurun dalam lima tahun terakhir sejak 2021-2025 dari 15,39% hingga 2,50℅ ditahun 2025, meskipun secara umum kredit dari UMKM periode 2021-2025 menunjukkan peningkatan nominal dari Rp 25,4 T menjadi Rp 34,7 T.
Selain pertumbuhan yang lambat, Otto juga menyoroti kualitas kredit UMKM terus mengalami tekanan, tercermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) trutama 2023, 2024 dan 2025.
“Tumbuh, tapi sangat lambat. Ini yang menjadi perhatian kami dan akan menjadi bahan diskusi serta prioritas kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD di tingkat provinsi pada 2026,” ujar Otto.
Menurutnya, OJK bersama TPAKD tengah mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan industri jasa keuangan menahan laju penyaluran kredit ke sektor UMKM.
Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat perbankan maupun perusahaan pembiayaan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM.
Kendala tersebut tidak hanya berasal dari sisi lembaga keuangan, tetapi juga dari pelaku usaha itu sendiri, seperti persoalan perizinan, kemasan produk, hingga kualitas dan konsistensi produk.
Dilanjutkan oleh Otto selaku Kepala OJK Lampung, OJK pun menerima laporan pengaduan Indonesia Anti Scam Centre (IASC).
Sebaran tertinggi di Kota Bandar Lampung dengan jumlah pengaduan 2995 laporan jumlah dnana kerugian yang dilaporkan Rp 46.441.555.152, Kabupaten Lampung Tengah 936 laporan dengan jumlah dana kerugian yang dilaporkan Rp 7.641.919.578 dan Lampung Selatan 875 laporan dengan dana kerugian yang dilaporkan Rp 5.556.064.673 dengan jenis scam yang dilaporkan ;penipuan jual beli online 1227 laporan, penipuan keuangan terkait lainnya 1033 laporan, Penipuan mengaku pihak lain (Fake Call) 802 laporan , penipuan penawaran kerja 541 laporan , penipuan investasi 527 laporan, penipuan melalui media sosial 427 laporan , penipuan mendapatkan hadiah 353 laporan, phising 329 laporan , social engineering 178 laporan , APK (Android Package Kit) via whattsapp 122 laporan, “terangnya.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat saat ini sedang Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk waspada dan berhati -hati terhadap scam dengan beberapa modus, “himbaunya
Adapun arah kebijakan prioritas OJk ditahun 2026 yaitu ;
1. Penguatan ketahanan Sektor jasa keuangan :
- Pemenuhan modal inti minimum;
- Penyempurnaan dan penguatan tata kelola dan manajemen resiko;
- Penguatan infrastruktur pengawasan dan pelaporan (penggunaan AI).
2. Pengembangan ekosistem jasa Keuangan yang kontributif :
- Deregulasi LJK untuk mendukung iklim! Usaha;
- Kemudahan akses pembiayaan UMKM;
- Perumusan kebijakan hapus tagih piutang macet UMKM;
- Pembiayaan kepada program. Prioritas nasional;
- Pengembangan ekosistem asuransi kesehstsn dan bullion
3. Pendalaman pasar keuangan :
- Peningkatan free float;
- Perluasan structure product;
- Pengembangan instrumental investasi syari’ah;
- Perluasan kegiatan usaha bank umum di pasar modal.
