Sumberpintar.com Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rivaldy Setiawan, SH, mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak lanjutan kebijakan tersebut, khususnya terkait ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite.
Menurut Rivaldy, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite guna mengurangi beban pengeluaran. Kondisi itu, kata dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Ketika harga Pertamax naik, tentu banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan Pertalite demi menghemat pengeluaran. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menjamin stok Pertalite benar-benar aman jika permintaannya meningkat drastis?” ujar Rivaldy, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan kenaikan harga berdasarkan mekanisme pasar atau faktor global. Yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebijakan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada situasi di mana Pertalite sulit didapat karena tingginya permintaan, lalu pada akhirnya terpaksa membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Jika itu terjadi, maka rakyat yang menjadi korban,” tegasnya.
Rivaldy mengungkapkan kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU mulai memanjang. Bahkan, terdapat laporan bahwa stok Pertalite di beberapa SPBU sempat mengalami kekosongan sehingga masyarakat harus menunggu pasokan kembali tersedia.
“Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah dan Pertamina. Jika saat ini saja sudah mulai terlihat antrean panjang dan adanya laporan stok Pertalite yang habis di beberapa SPBU, maka pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat,” katanya.
PGK OKI juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi stok nasional Pertalite serta langkah-langkah yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi pasca kenaikan harga Pertamax.
“Jangan sampai masyarakat dipaksa menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit, yaitu mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite atau membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Kepastian pasokan BBM merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dijamin,” ujar Rivaldy.
Lebih lanjut, ia menilai dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, operasional usaha kecil dan menengah, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Jika biaya transportasi meningkat, maka harga barang dan jasa juga berpotensi ikut naik. Pada akhirnya daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Ini yang harus dipikirkan pemerintah sejak sekarang,” katanya.
Oleh karena itu, PGK OKI mendesak pemerintah dan Pertamina untuk secara terbuka menyampaikan proyeksi kebutuhan serta ketersediaan stok Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax. Transparansi dinilai penting guna memberikan kepastian kepada masyarakat dan mencegah munculnya keresahan di tengah publik.
“Pemerintah harus memastikan distribusi Pertalite berjalan lancar dan stoknya mencukupi. Jangan sampai tindakan antisipasi baru dilakukan setelah terjadi antrean panjang atau kelangkaan di lapangan. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah masalah muncul,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, PGK OKI berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi nasional tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat serta dampak sosial yang dapat ditimbulkan.
“Kami mendukung kebijakan yang bertujuan menjaga ketahanan energi nasional. Namun pemerintah juga wajib memastikan bahwa setiap kebijakan tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak baru di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang harus menanggung akibat dari kebijakan yang tidak diantisipasi secara matang,” pungkas Rivaldy.
