Oleh Trisno Okonisator
Penulis adalah wartawan sumberpintar com Korwil Sumatera Selatan & Pemerhati kebijakan publik.
Ada sesuatu yang menarik ketika kita membicarakan pertumbuhan ekonomi daerah.
Angka kredit meningkat, perusahaan pembiayaan berkembang, transaksi perbankan semakin luas, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Namun, di balik semua itu, muncul pertanyaan yang tidak selalu mendapat perhatian: apakah pertumbuhan sektor keuangan benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat?
Pertanyaan ini penting diajukan dalam melihat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya di Provinsi Lampung.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK mempunyai posisi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong perkembangan industri jasa keuangan yang sehat. Akan tetapi, dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pengawasan tidak semestinya hanya dilihat dari stabilitas perbankan atau pertumbuhan pembiayaan.
Ada dimensi yang lebih luas, yakni bagaimana sistem keuangan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, memperkuat sektor produktif, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Di sinilah relevansi pengawasan OJK perlu dibicarakan secara lebih kritis.
Membaca ekonomi Lampung dari perspektif pembiayaan
Lampung bukan daerah dengan struktur ekonomi yang seragam. Lima belas kabupaten/kota di provinsi ini memiliki karakteristik ekonomi, potensi sumber daya, dan kebutuhan pembiayaan yang berbeda.
Lampung Tengah, misalnya, memiliki aktivitas ekonomi yang kuat pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan industri pengolahan. Bandar Lampung berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan bisnis. Lampung Selatan memiliki posisi strategis dalam aktivitas transportasi, perdagangan, industri, dan konektivitas Jawa-Sumatera.
Sementara itu, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji, dan wilayah lainnya mempunyai karakteristik ekonomi yang berkaitan erat dengan pertanian, perkebunan, serta usaha berbasis sumber daya alam.
Di kawasan pesisir seperti Tanggamus, Pesawaran, dan Pesisir Barat, kegiatan perikanan dan pariwisata juga menjadi bagian penting dari potensi ekonomi masyarakat. Pringsewu dan Metro memiliki aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, dan usaha mikro yang terus berkembang.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan di Lampung tidak bisa diseragamkan.
Petani membutuhkan pembiayaan modal kerja dan investasi pertanian. Nelayan membutuhkan akses permodalan untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Sementara industri pengolahan membutuhkan dukungan investasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan kepada sektor jasa keuangan bukan sekadar berapa besar kredit yang telah disalurkan, melainkan siapa yang memperoleh akses pembiayaan dan sektor ekonomi mana yang mendapatkan manfaat paling besar.
Pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak berhenti pada peningkatan angka statistik. Ia perlu tercermin dalam meningkatnya kesempatan usaha, produktivitas masyarakat, dan pemerataan akses ekonomi.
Leasing dan persoalan ketimpangan informasi
Salah satu wajah industri jasa keuangan yang paling dekat dengan masyarakat adalah perusahaan pembiayaan atau leasing.
Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, pembiayaan kendaraan bermotor sering menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi sekaligus menunjang pekerjaan.
Kendaraan bagi seorang pedagang, petani, pekerja lapangan, atau pelaku usaha kecil bukan semata-mata simbol kepemilikan, melainkan bagian dari sarana produksi.
Namun, hubungan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang.
Perusahaan memiliki sumber daya, tenaga profesional, dan pemahaman hukum mengenai kontrak pembiayaan. Sebaliknya, sebagian konsumen tidak selalu memahami secara utuh bunga, biaya administrasi, denda, ketentuan wanprestasi, serta konsekuensi hukum dari perjanjian yang ditandatangani.
Ketimpangan informasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika konsumen menghadapi keterlambatan pembayaran atau kesulitan memenuhi kewajiban angsuran.
Di sinilah pengawasan OJK memperoleh relevansinya.
Perlindungan konsumen tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan saluran pengaduan. Pengawasan juga perlu memastikan perusahaan pembiayaan menyampaikan informasi secara transparan, menerapkan praktik penagihan sesuai ketentuan, serta menjalankan prosedur penarikan jaminan secara syah.
Masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai pasar bagi produk pembiayaan. Mereka adalah konsumen yang mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan adil dan kepastian hukum.
Perbankan dan keberpihakan kepada sektor produktif
Persoalan berikutnya adalah arah penyaluran kredit perbankan.
Bank mempunyai fungsi strategis dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dalam teori pembangunan ekonomi, fungsi intermediasi perbankan menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertemukan pemilik dana dengan pelaku kegiatan ekonomi yang membutuhkan modal.
Namun, fungsi tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar pertumbuhan angka kredit.
Apakah akses pembiayaan bagi petani di Lampung Barat dan Lampung Timur sudah memadai? Apakah pelaku UMKM di Pringsewu, Pesawaran, dan Metro memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengembangkan usaha?.
Bagaimana dengan industri pengolahan hasil pertanian di Lampung Tengah dan Lampung Selatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan pentingnya pemerataan akses pembiayaan.
Memang, keputusan pemberian kredit merupakan kewenangan bank berdasarkan analisis kelayakan dan prinsip kehati-hatian. OJK tidak seharusnya mengintervensi keputusan kredit individual.
Akan tetapi, OJK dapat mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat, inklusif, dan mampu memperluas pembiayaan sektor produktif tanpa mengabaikan manajemen risiko.
Di sinilah pentingnya membedakan antara pertumbuhan kredit dan kualitas pertumbuhan kredit.
Kredit yang meningkat belum tentu dengan sendirinya menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat semakin kuat. Perlu dilihat pula siapa penerimanya, untuk kegiatan apa pembiayaan digunakan, dan bagaimana dampaknya terhadap produktivitas ekonomi.
Ketika pembiayaan berhadapan dengan karhutla
Ada satu persoalan yang membuat pembahasan mengenai OJK menjadi lebih luas, yaitu hubungan antara pembiayaan perusahaan dan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Karhutla bukan semata-mata persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas menjadi persoalan kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, produktivitas ekonomi, hingga beban pemerintah dalam penanganannya.
Dalam konteks Lampung, persoalan ini patut ditempatkan sebagai bagian dari pembahasan tata kelola usaha berbasis lahan.
Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, dan kegiatan ekonomi berbasis pengelolaan lahan membutuhkan dukungan modal. Sebagian pembiayaan dapat berasal dari lembaga perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
Karena itu, ada pertanyaan penting yang layak diajukan: sejauh mana aspek lingkungan menjadi pertimbangan dalam proses penilaian pembiayaan?
Apakah lembaga keuangan hanya memperhitungkan kemampuan perusahaan membayar pinjaman, atau juga menilai kepatuhan lingkungan, rekam jejak pengelolaan lahan, dan kemampuan perusahaan mengendalikan risiko kebakaran?
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap perusahaan tertentu. Ini merupakan bagian dari kebutuhan membangun sistem pembiayaan yang bertanggung jawab.
OJK telah memiliki landasan kebijakan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Regulasi tersebut menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari arah pengembangan sektor keuangan.
Dengan demikian, risiko lingkungan bukan lagi sesuatu yang sepenuhnya berada di luar pertimbangan lembaga keuangan.
Bank dan perusahaan pembiayaan perlu mengembangkan penilaian risiko yang memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan usaha penerima pembiayaan. Bukan berarti setiap perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan harus dicurigai, melainkan setiap kegiatan usaha perlu dinilai berdasarkan legalitas, kepatuhan, dan risiko yang melekat padanya.
Perlu pula dipahami bahwa OJK bukan lembaga yang berwenang melakukan pemadaman karhutla atau penyidikan tindak pidana lingkungan. Namun, OJK mempunyai kewenangan untuk memastikan lembaga jasa keuangan yang diawasinya menjalankan prinsip kehati-hatian dan keuangan berkelanjutan.
Di sinilah pengawasan keuangan dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan risiko lingkungan.
Menghubungkan pengawasan keuangan dengan pembangunan daerah
Persoalan leasing, perbankan, dan pembiayaan yang berkaitan dengan risiko karhutla sebenarnya memiliki satu titik temu: tanggung jawab dalam mengelola sumber daya ekonomi.
Ketiganya memperlihatkan bahwa sektor keuangan tidak berdiri sendiri. Aktivitasnya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, OJK Lampung perlu terus memperkuat pendekatan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah.
Pertama, penguatan perlindungan konsumen, terutama dalam industri perusahaan pembiayaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah kabupaten, bukan hanya terpusat di Bandar Lampung.
Ketiga, penguatan akses pembiayaan produktif bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku industri pengolahan.
Keempat, peningkatan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha yang memiliki risiko lingkungan.
Kelima, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, instansi lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum.
Keenam, peningkatan keterbukaan informasi mengenai perkembangan kredit, pembiayaan, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Langkah tersebut penting agar pengawasan sektor jasa keuangan tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.
Menimbang kembali makna pertumbuhan ekonomi
Pada akhirnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui besarnya perputaran uang.
Pertumbuhan kredit, peningkatan pembiayaan, dan ekspansi usaha memang merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi. Namun, pertumbuhan tersebut perlu berjalan bersama perlindungan konsumen, pemerataan kesempatan usaha, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.
Lampung membutuhkan sistem keuangan yang mampu menjangkau petani di pedesaan, nelayan di kawasan pesisir, pedagang di pusat-pusat perdagangan, pelaku UMKM, dan industri pengolahan.
Pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa kegiatan ekonomi tidak mengabaikan keselamatan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
OJK memiliki peran penting dalam memastikan lembaga jasa keuangan bergerak dalam kerangka tersebut. Bukan mengambil alih tugas pemerintah daerah atau lembaga lingkungan hidup, melainkan menggunakan kewenangan pengaturan dan pengawasannya untuk membangun sistem keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.
Sebab, keberhasilan sektor keuangan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar dana yang berputar, berapa banyak kredit yang disalurkan, atau seberapa tinggi keuntungan lembaga keuangan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana aktivitas keuangan mampu memperkuat ekonomi masyarakat tanpa menciptakan persoalan baru bagi kehidupan sosial dan lingkungan.
Uang memang dapat menggerakkan perekonomian. Namun, arah penggunaannya menentukan apakah pertumbuhan itu menjadi jalan menuju kesejahteraan atau justru meninggalkan beban bagi masyarakat dan generasi berikutnya.(*)
