Lampung, Sumberpintar.com–Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dinilai agresif dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di tengah defisit anggaran Pemprov Lampung.
Menurut Yozi, sejumlah kebijakan telah digulirkan Gubernur, mulai dari program pemutihan pajak, mendorong alih fungsi lahan singkong ke jagung, hingga mempermudah akses perizinan investasi.
Selain itu, gubernur juga aktif menggerakkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investor.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” kata Yozi di Bandar Lampung pada Jumat, (19/09/2025).
Yozi menilai, dengan keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung, misalnya di sektor tambang yang hanya berwenang pada galian non-mineral, dibutuhkan akselerasi dan inovasi maksimal.
Ia mendorong dinas terkait untuk mengoptimalkan potensi tambang galian non-mineral sebagai sumber PAD.
“Faktanya banyak tambang ilegal yang justru merugikan daerah. Harusnya mereka ini dirangkul dan diberikan kemudahan perizinan,” ujarnya.
Politikus Demokrat itu menegaskan, Komisi III akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya di sektor-sektor strategis penyumbang PAD, termasuk BUMD.
Ia juga meminta media massa berperan aktif memberi catatan kritis terhadap capaian maupun kelemahan OPD.
“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” kata dia.
Yozi optimistis target peningkatan PAD Lampung dapat tercapai.
“Asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur,” ucapnya.
