Sumberpintar.com Teras Indonesia mendukung wacana pemerintah menghadirkan pendidikan gratis secara paripurna, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi, namun implementasinya harus dirancang secara terukur, berkelanjutan, dan benar-benar mampu menjawab persoalan akses sekaligus kualitas pendidikan.
Direktur Political & Democracy Studies Teras Indonesia, Ibrayoga Rizki Perdana, S.A.P., M.A., menegaskan bahwa secara filosofis dan yuridis, pendidikan gratis bukanlah bentuk kebaikan hati penguasa (charity), melainkan bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional negara.
“Kita mendukung penuh wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Namun, kebijakan ini perlu disiapkan dengan desain yang matang, dukungan anggaran yang realistis, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Pendidikan gratis harus ditempatkan sebagai kebijakan struktural yang berkelanjutan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ibrayoga di Yogyakarta, Kamis (24/09/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut mampu memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Negara telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Komitmen yang sama perlu diperkuat melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Investasi pendidikan pada akhirnya merupakan investasi terhadap kualitas manusia dan masa depan,” ujarnya.
Alumnus Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai terdapat sejumlah prasyarat penting yang perlu dipastikan pemerintah agar kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ada tiga aspek yang mesti dilihat,” katanya.
Pertama, aspek fiskal harus menjadi bagian utama dalam desain kebijakan.
“Pendidikan gratis membutuhkan fondasi fiskal yang sehat. Karena itu, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, optimalisasi anggaran, dan perluasan basis penerimaan perlu berjalan secara simultan. Dengan perencanaan yang baik, kita berharap ini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia,” paparnya.
Ia menambahkan, pengalokasian anggaran juga perlu dilakukan secara terukur agar perluasan pembiayaan pendidikan tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan sektor publik lainnya.
Kedua, perluasan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu.
“Pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas. Kapasitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, sarana pembelajaran, dan sistem evaluasi harus terus diperkuat. Kebijakan ini dapat memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesetaraan mutu antara pendidikan negeri dan swasta.
“Kita perlu memastikan pendidikan gratis tetap menghadirkan layanan yang berkualitas. Sekolah dan perguruan tinggi negeri harus memiliki standar mutu yang kuat, didukung kurikulum yang adaptif serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Akses yang luas harus berjalan bersama dengan kualitas yang setara,” katanya.
Ketiga, khusus pada jenjang perguruan tinggi, kebijakan pendidikan gratis perlu tetap menjamin otonomi akademik.
“Dukungan pembiayaan dari negara juga harus memperkuat dan menjaga kebebasan akademik. Kampus perlu tetap menjadi ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pemikiran kritis mahasiswa,” jelasnya.
Teras Indonesia menyatakan akan terus mengawal proses kebijakan pendidikan gratis hingga tahap implementasi.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Karena itu, publik juga perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan transparan, terukur, dan akuntabel. Manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi menjadi investasi penting bagi masa depan,” tutup Ibrayoga.
