Sumberpintar.com Persoalan pembangunan jalan di Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukabumi sebagai Pejabat Pembuat Komitmennya berada di Dinas PU Bandar Lampung terindikasi serampangan dan tidak memiliki perencanaan yang matang.
Saat melihat dilokasi pekerjaan beberapa titik di wilayah Kecamatan Sukarame dan Sukabumi dikerjakan secara bersamaan, sehingga pengendara kesulitan mencari jalan alternatif, tidak adanya rambu pengalihan arus lalu lintas dan dapat mengganggu para pengendara dan pedagang yang hendak mencari nafkah.
Perlu menjadi perhatian khusus dari DPRD Bandar Lampung selaku pengawas dan wakil rakyat yang digaji dari uang rakyat, Satlantas Polresta Bandar Lampung, Dinas Perhubungan bersama Dinas PU, kontraktor, konsultan pengawas, Camat Sukarame dan Camat Sukabumi untuk menaruh personel, jangan menunggu ada korban baru bergegas.
Persoalan ini mendapat respon dari Ketua Umum Gamapela dan wakil Ketua AWPI Bandar Lampung melihat langsung pekerjaan di Jl.Pulau Singkep, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Rabu (30/09/2026).
Saat meninjau lapangan tepatnya di depan SMA IT Permata Bunda, mendapat komentar oleh M. Iqbal Muharram selaku Wakil Ketua AWPI Bandar Lampung dan sekaligus warga yang berdomisili di Sukarame.
Iqbal sangat menyayangkan pekerjaan yang terkesan diduga asal-asalan dan tidak adanya rambu peringatan dan pengalihan arus lalu lintas, “ujarnya selaku Wakil Ketua AWPI Bandar Lampung yang juga domisili Sukarame.
Ia pun meminta kepada Wali Kota Bandar Lampung melihat kondisi di lapangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, jangan Camat dan lurahnya berdiam diri tidak mau bekerja untuk meninjau pekerjaan dan dapat perdayakan Linmas untuk mengatur keamanan lingkungan disekitar jalan tersebut yang notabenenya anak sekolah dan padat pengendara, ” pinta Iqbal yang juga warga Sukarame.
Ditambahkan oleh Ketua Umum Gamapela, ia menyoroti tidak adanya perencanaan yang matang dari Dinas PU Bandar Lampung, karena pekerjaan ini memang baik, dapat dirasakan peningkatan jalan, tapi berdampak negatif saat pembangunan yang tidak memerhatikan kualitas pekerjaan dan keselamatan pengendara terhadap warga, karena tanpa memasang rambu, dan tidak memikirkan yang berdagang, akibat pekerjaan ini omset mereka turun.
Peninjauan di lokasi, tampak tidak adanya pengawasan dari konsultan, Dinas PU Bandar Lampung, Dinas Perhubungan dan juga pekerjaan yang seharusnya belum diinjak kendaraan, ini sudah diinjak kendaraan, dikhawatirkan akan mengurangi tingkat umur kualitas pemakaian, sehingga hasilnya tidak jangka panjang sudah mengalami kerusakan, “pungkas Toni Bakri
Pihak media memberikan ruang hak jawab persoalan ini dari PPK, dinas terkait, camat dan kontraktor serta konsultan pengawas. (*).
