OKI, Sumberpintar.comBanjir yang kembali merendam Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,kembali membuka persoalan klasik tata kelola infrastruktur pengendali air.
Kerusakan pintu air dan pendangkalan sungai yang dibiarkan bertahun-tahun kini menjadi faktor utama meluasnya genangan di permukiman warga.
Bupati OKI H. Muchendi meninjau langsung lokasi banjir, Jum’at (16/01/2026), didampingi unsur TNI-Polri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain menyalurkan bantuan sembako, kunjungan tersebut menjadi pengakuan terbuka pemerintah daerah bahwa sistem pengendalian banjir di Air Sugihan belum berfungsi optimal.
Dari laporan kepala desa dan warga, diketahui sejumlah pintu air tidak lagi bekerja maksimal. Akibatnya, air hujan dan luapan sungai tidak dapat dialirkan secara normal.
“Ada pintu air yang macet, sehingga air tertahan dan meluap ke permukiman. Sungainya juga sudah dangkal,” ujar Kepala Desa Banyu Biru, Susanto.
Kondisi ini memperkuat keluhan warga bahwa banjir di Air Sugihan bukan semata-mata akibat faktor alam, melainkan juga lemahnya pemeliharaan infrastruktur dan lambannya normalisasi sungai.
Kepala Desa Kertamukti, Fadly, menyebutkan banjir kerap berulang setiap tahun, terutama saat curah hujan tinggi bersamaan dengan pasang air laut.
“Kalau hujan dan pasang bersamaan, air pasti masuk ke rumah warga. Ini bukan kejadian baru,” katanya.
Empat Pintu Air Rusak, Penanganan Bertahap
Usai meninjau lapangan, Bupati Muchendi menyebut terdapat empat titik pintu air yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan segera. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pihak perusahaan dan pemerintah daerah.
“Untuk jalur 27 dan 29 akan ditangani PT Bumi Andalas Permai (BAP), sementara sisanya oleh Pemda,” kata Muchendi.
Pola pembagian tanggung jawab ini sekaligus menegaskan bahwa pengendalian banjir di kawasan Air Sugihan tidak bisa dilepaskan dari aktivitas korporasi di sekitarnya. Pemerintah daerah pun mengakui keterbatasan APBD dalam menangani persoalan yang bersifat struktural.
Normalisasi Sungai Dinilai Mendesak
Muchendi menegaskan normalisasi kanal dan sungai merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar opsi kebijakan. Tanpa langkah ini, banjir dikhawatirkan akan terus berulang dan memperbesar kerugian sosial-ekonomi warga.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengatasi banjir secara darurat. Normalisasi sungai harus dilakukan dan ini akan kita laporkan ke Balai Besar dan pihak terkait,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa penanganan banjir di Air Sugihan memerlukan intervensi lintas kewenangan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pelaku usaha.
Infrastruktur Jalan Ikut Terdampak
Selain merendam permukiman, banjir juga merusak infrastruktur jalan. Di Desa Nusantara, sekitar 4 kilometer dari total 8 kilometer Jalan Poros Nusantara–Bandar Jaya dilaporkan rusak parah akibat terendam air.
“Kondisi ini akan kita usulkan melalui dana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana ke pemerintah pusat,” kata Muchendi kepada Kepala BPBD OKI, Listiadi Martin.
Sementara di Desa Kertamukti, pembangunan jalan cor beton sepanjang 1,1 kilometer dinilai warga sebagai kemajuan, meski belum sepenuhnya mengatasi isolasi wilayah saat banjir.
Cuaca Ekstrem dan Kesiapsiagaan Pemerintah
Mengacu pada data BMKG, intensitas hujan diperkirakan masih tinggi hingga Februari. Muchendi meminta jajaran pemerintah tingkat kecamatan dan desa meningkatkan kesiapsiagaan, terutama terkait kesehatan warga dan keselamatan anak-anak.
Namun, warga berharap peringatan kewaspadaan tidak berhenti pada imbauan, melainkan diikuti langkah nyata berupa perbaikan infrastruktur dan pengawasan berkala.
“Antisipasi dan mitigasi harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi negara juga tidak boleh abai,” kata Muchendi.
Banjir Air Sugihan kembali menegaskan bahwa tanpa kebijakan pengendalian air yang terencana, berkelanjutan, dan diawasi ketat, bencana serupa berpotensi terus berulang dari tahun ke tahun.
