Sumberpintar.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan menjadi instrumen utama untuk memperkuat hilirisasi komoditas pangan di desa sekaligus memperpendek rantai distribusi yang selama ini dinilai tidak efisien. Menurut Gubernur, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi desa yang memberi nilai tambah bagi hasil pertanian masyarakat.
“KDMP di Provinsi Lampung akan kita pakai untuk melakukan hilirisasi. Koperasi bukan hanya menyalurkan sembako, tetapi menjadi instrumen untuk menghilirkan komoditas desa, mengembangkan UMKM, sekaligus memperkuat jalur distribusi,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi keynote speaker pada Lampung Post Executive Forum Jilid III bertema Koperasi Merah Putih sebagai Motor Ekonomi Desa dan Pilar Distribusi Pangan Nasional di Ruang Krui Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Selasa (21/7/2026).
Forum yang digelar Lampung Post itu menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Bidang Pangan Prayudi Syamsuri, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Ruli Nurdina Sari, kepala daerah se-Lampung, pimpinan BUMN, pelaku koperasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut membahas penguatan peran KDMP sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus pilar distribusi pangan nasional.
Gubernur Mirza menjelaskan, pembentukan KDMP berangkat dari kebutuhan memperbaiki tata niaga komoditas yang selama ini menyebabkan biaya distribusi tinggi dan mengurangi pendapatan petani. Kondisi tersebut membuat banyak nilai ekonomi justru berpindah ke luar daerah sebelum kembali ke masyarakat dalam bentuk produk dengan harga lebih mahal.
Ia mencontohkan komoditas beras di Lampung yang diproduksi di berbagai sentra pertanian, namun harus melalui rantai distribusi panjang sebelum kembali dipasarkan kepada masyarakat. Akibatnya, biaya transportasi dan distribusi ikut membentuk harga jual sehingga beban akhirnya ditanggung petani maupun konsumen.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas jagung. Menurut Gubernur Mirza, sebagian besar jagung basah dari sentra produksi dikirim ke industri pengolahan di luar daerah atau wilayah lain di Lampung sehingga petani ikut menanggung biaya pengangkutan kadar air yang sebenarnya dapat dihilangkan apabila proses pengeringan dilakukan di dekat lokasi produksi.
Rantai pasok yang panjang tersebut, lanjutnya, juga memengaruhi harga pakan ternak hingga harga daging ayam di tingkat masyarakat. Ironisnya, daerah penghasil jagung justru masih membeli produk pakan maupun ayam dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi komoditas pangan melalui Program DesaKu Maju yang dipadukan dengan penguatan KDMP. Melalui skema tersebut, proses pengeringan hasil panen, penggilingan padi, produksi pakan, hingga pengolahan berbagai komoditas diharapkan dapat dilakukan langsung di desa sehingga nilai tambah dinikmati masyarakat setempat.
Menurut Gubernur Mirza, Lampung memiliki potensi besar karena menjadi salah satu daerah penghasil utama padi, jagung, singkong, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya. Potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya menghasilkan nilai ekonomi maksimal karena sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk bahan baku.
Ia menambahkan, koperasi akan menjadi pengelola berbagai unit usaha tersebut, mulai dari pengoperasian dryer, rice milling unit, pabrik pakan hingga berbagai usaha turunan komoditas pangan. Dengan cara itu, desa tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menjadi pusat pengolahan sekaligus distribusi hasil pertanian.
Selain hilirisasi, KDMP juga diproyeksikan menjadi penghubung bagi pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal. Gubernur menilai selama ini banyak pelaku UMKM menghasilkan produk serupa dengan merek berbeda sehingga saling bersaing tanpa penguatan pasar maupun distribusi yang memadai.
Melalui koperasi, pemerintah akan mendorong pengelompokan atau clustering UMKM berdasarkan komoditas unggulan desa. Produk-produk tersebut selanjutnya diperkuat dari sisi kemasan, merek, pemasaran, hingga distribusinya sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Gubernur Mirza memperkirakan perputaran uang di desa akan meningkat signifikan seiring bertambahnya pendapatan masyarakat dan berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis koperasi. Menurutnya, peningkatan daya beli tersebut perlu diikuti dengan ketersediaan produk lokal agar manfaat ekonomi tetap berputar di desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Lampung.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan Prayudi Syamsuri mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan distribusi pangan yang selama ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan mengurangi kesejahteraan petani. Menurutnya, setelah persoalan produksi dapat diatasi, tantangan berikutnya adalah memastikan distribusi berjalan efisien hingga pangan mudah diakses masyarakat.
“Kalau kita bicara pangan, kita tidak hanya berbicara produksi, tetapi juga distribusi sampai ke meja konsumen. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menyelesaikan persoalan distribusi pangan nasional,” ujar Prayudi.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menyiapkan KDMP sebagai simpul berbagai layanan ekonomi desa. Selain menjadi gerai sembako, koperasi akan diperkuat sebagai agen pupuk bersubsidi, pangkalan LPG 3 kilogram, penyalur beras SPHP, penyalur bantuan sosial, hingga pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Prayudi, hingga saat ini lebih dari 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh Indonesia. Tahap berikutnya adalah memastikan koperasi tersebut menjalankan kegiatan usaha secara produktif melalui penguatan sumber daya manusia, pendampingan, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi Ruli Nurdina Sari menyebut Lampung menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pembentukan KDMP yang cukup baik. Seluruh perkembangan kelembagaan, legalitas, hingga aktivitas koperasi kini dipantau melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Siskopdes).
Ruli mengatakan, pemerintah terus mendorong koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Karena itu, penguatan tata kelola, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha menjadi perhatian pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah koperasi dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Lampung. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi.
Pada kategori KDMP Rintisan Terbaik, peringkat pertama diraih KDMP Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, disusul KDMP Bumisari, Kabupaten Lampung Selatan, dan KDMP Nuar Maju, Kabupaten Way Kanan. Sementara kategori Pemerintah Daerah Terbaik Percepatan Pembentukan KDMP diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Adapun pada kategori Koperasi Sehat, penghargaan diberikan kepada KSPPS BMT Surya Abidi Riyanto dari Lampung Tengah, KSP Kopdit Gentiaras dari Pringsewu, serta Kopdit Mekar Sai dari Bandar Lampung. Seluruh penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Provinsi Lampung berharap rantai distribusi pangan menjadi lebih singkat, biaya logistik dapat ditekan, dan nilai tambah komoditas pertanian dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.
