Oleh:
Muhammad Iqbal, S.E.
Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A
Dr. Shoni Rahmatullah, M.Pdi.
Dr. Abdul Qohar, M.Si.
Keberhasilan Polda Lampung mengungkap lima kasus narkotika selama Oktober 2026 dengan mengamankan 10 tersangka dan menyita barang bukti senilai sekitar Rp125,1 miliar patut diapresiasi. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika.
Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak boleh membuat kita terlena. Sebab, pemberantasan narkoba bukan semata-mata persoalan menangkap bandar, mengamankan pengedar, dan menyita barang bukti. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana membangun masyarakat agar memiliki ketahanan sosial dan ekonomi sehingga tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
Disinilah pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi jangka panjang.
Lampung memiliki posisi geografis strategis sebagai penghubung Pulau Sumatra dan Jawa. Kondisi ini memberikan keuntungan ekonomi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam pengawasan peredaran narkotika. Karena itu, pendekatan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat.
Diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai kekuatan sosial yang mampu membangun lingkungan bebas narkoba.
Jim Ife, dalam pemikirannya tentang Community Development, menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat melalui akses terhadap pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Pandangan tersebut relevan dengan upaya pemberantasan narkoba. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan penyuluhan tentang bahaya narkotika. Mereka juga membutuhkan kesempatan ekonomi, keterampilan produktif, lingkungan sosial yang sehat, serta ruang partisipasi dalam menjaga lingkungannya.
Paulo Freire melalui konsep Conscientization atau kesadaran kritis menekankan bahwa pendidikan harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk memahami persoalan dan melakukan perubahan. Artinya, edukasi antinarkoba harus melampaui kegiatan sosialisasi seremonial.
Generasi muda perlu dilibatkan dalam komunitas produktif, kegiatan sosial, kewirausahaan, olahraga, dan gerakan edukasi antinarkoba.
Sementara itu, David C. Korten melalui konsep People-Centered Development menegaskan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Perspektif ini mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba juga harus diukur dari meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat.
Oleh karena itu, Polda Lampung perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan dunia usaha.
Program Desa atau Kelurahan Tangguh Antinarkoba perlu dikembangkan secara berkelanjutan, disertai pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan komunitas pemuda, edukasi masyarakat, serta pendampingan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Tentu, pemberdayaan masyarakat bukan berarti memindahkan tanggung jawab penegakan hukum kepada warga. Bandar dan pengedar tetap harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Sementara masyarakat diberikan ruang, pengetahuan, dan perlindungan untuk berpartisipasi dalam pencegahan.
Pada akhirnya, keberhasilan Polda Lampung dalam mengungkap jaringan narkotika harus menjadi momentum membangun gerakan sosial antinarkoba yang lebih luas.
Sebab, kemenangan sesungguhnya dalam pemberantasan narkoba bukan hanya ketika bandar berhasil ditangkap dan barang bukti berhasil disita, melainkan ketika masyarakat memiliki kekuatan untuk menolak, mencegah, dan melindungi generasinya dari ancaman narkotika.
Lampung tidak hanya membutuhkan aparat yang kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga masyarakat yang berdaya, generasi muda yang produktif, dan lingkungan sosial yang tangguh. Itulah fondasi menuju Lampung yang lebih sehat dan bebas narkoba.
