Sumberpintar.com Anggaran negara adalah cermin dari pilihan politik. la menunjukkan siapa yang diprioritaskan, sektor apa yang dianggap penting, dan masa depan seperti apa yang ingin dibangun.
Dalam konteks itulah, kebijakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sebesar Rp335 triliun patut dipersoalkan secara serius.
Bukan karena gagasan memberi makan rakyat itu salah, melainkan karena skala, desain, dan implikasi fiskalnya terkesan boros, tergesa, dan minim nalar prioritas.
335 triliun bukan angka kecil. la setara dengan hampir satu dari sepuluh total belanja APBN. Ketika negara mengalokasikan dana sebesar itu untuk satu program tunggal, publik berhak bertanya: apa yang dikorbankan, dan apa yang dikunci untuk tidak dibiayai?
Di tengah kualitas sekolah yang timpang, desa yang tertinggal, guru honorer yang digaji di bawah kelayakan, serta beban hidup masyarakat yang kian berat, MBG tampil seperti kebijakan spektakuler yang miskin sensitivitas struktural.Secara seuemana, uenyan RP353 mon, negara bisa membangun sekitar 67.000 gedung sekolah baru, menjawab persoalan ruang kelas rusak yang selama puluhan tahun dibiarkan.
Anggaran sebesar itu juga cukup untuk membiayai pembangunan desa se-Indonesia selama lima tahun penuh, memperkuat ekonomi lokal, layanan dasar, dan kemandirian desa yang selama ini hanya dijadikan slogan.
Lebih dari itu, dana MBG mampu menggaji guru honorer di seluruh Indonesia sebesar Rp. 2 juta per bulan selama enam tahun, sebuah kebijakan yang langsung menyentuh kualitas pendidikan dari hulunya.
Bahkan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk subsidi listrik bagi 60 juta pelanggan selama 5,5 tahun, atau Bantuan Langsung Tunai bagi 8,3 juta keluarga, yang dampaknya jauh lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan rumah tangga miskin.
Yang paling ironis, Rp335 triliun cukup untuk membiayai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi 54 juta pelajar dan mahasiswa, dengan skema Rp5 juta per siswa per tahun dan Rp10 juta per mahasiswa per tahun. Sebuah investasi jangka panjang yang jelas manfaatnya bagi produktivitas bangsa.Masalah utama MBG bukan pada niat, melainkan pada logika ekonomi-politiknya. Program ini sentralistik, rawan pemborosan, membuka celah rente, dan menempatkan negara sebagai operator logistik raksasa, bukan sebagai perancang kebijakan strategis.
Di saat APBN seharusnya digunakan untuk memperkuat fondasi pendidikan, desa, dan kesejahteraan struktural, MBG justru menyedot anggaran secara masif tanpa jaminan dampak jangka panjang.
Pada akhirnya, anggaran sebesar Rp335 triliun bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal waras atau tidak waras dalam menentukan prioritas.
Negara tidak kekurangan uang; negara kekurangan keberanian untuk memilih kebijakan yang benar-benar adil dan berkelanjutan.
