Sumberpintar.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penguatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Mirza menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung menjadi penopang utama produksi pangan di Sumatera dan sebagian Pulau Jawa.
“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah-daerah produsen seperti Lampung,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, tiga komoditas utama yang menjadi kekuatan Lampung selama puluhan tahun adalah padi, jagung, dan singkong. Selain itu, Lampung juga memiliki sektor peternakan yang kuat melalui produksi ayam, telur, sapi, dan kambing yang menopang kebutuhan pangan nasional.
Menurut Mirza, surplus produksi pangan yang dimiliki Lampung selama ini telah berkontribusi besar terhadap pasokan pangan nasional, terutama untuk wilayah Sumatera dan DKI Jakarta.
“Jagung Lampung menjadi bahan baku pakan ternak nasional, beras Lampung menyuplai berbagai daerah, dan singkong Lampung menopang industri tapioka nasional. Ini adalah kekuatan besar yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.
Meski memiliki potensi besar, Mirza mengakui sektor pertanian Lampung selama bertahun-tahun menghadapi persoalan mendasar, mulai dari tata niaga yang tidak berpihak kepada petani, distribusi pupuk yang tidak optimal, hingga rendahnya produktivitas pertanian.
Akibat kondisi tersebut, kesejahteraan petani berjalan lambat dan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Dulu petani kita hanya bertani untuk bertahan hidup. Harga gabah rendah, pupuk sulit, harga hasil panen jatuh saat musim panen raya, sementara keuntungan petani sangat kecil,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan sektor pangan, termasuk penetapan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan penguatan rantai pasok hasil pertanian.
Mirza menyebut kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani di Lampung.
“Hari ini harga gabah dijaga Rp6.500 per kilogram, pupuk mulai tersedia, dan tata niaga mulai dibenahi. Dampaknya, pendapatan petani meningkat dan ekonomi daerah mulai bergerak lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat di daerah sentra pertanian, termasuk kenaikan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Ketika petani sejahtera, ekonomi desa bergerak. Anak-anak petani bisa sekolah lebih tinggi, konsumsi masyarakat meningkat, dan kualitas hidup masyarakat ikut membaik,” ujarnya.
Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program strategis, di antaranya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan dryer jagung, dan penguatan distribusi pupuk.
Selanjutnya, modernisasi alat dan mesin pertanian, hilirisasi produk pertanian, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurut Mirza, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita tidak boleh berhenti pada produktivitas hari ini. Kalau produktivitas padi bisa naik dari 5 ton menjadi 8 ton per hektare, maka pendapatan petani juga akan meningkat signifikan,” katanya.
Ia menilai Lampung masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi karena produktivitas pertanian daerah saat ini masih berada di bawah sejumlah negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok.
Selain itu, Mirza mengingatkan bahwa dunia berpotensi menghadapi ancaman krisis pangan dalam beberapa tahun mendatang. Oleh sebab itu, daerah produsen pangan harus memperkuat kapasitas produksi dan menjaga stabilitas pasokan pangan.
“Daerah yang memiliki pangan akan menjadi daerah yang kuat dan stabil. Karena itu, Lampung harus siap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Mirza juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan produksi pangan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, seluruh program pembangunan harus terintegrasi dan diarahkan pada tujuan bersama, yakni memperkuat produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh kebijakan yang kita buat harus berdampak langsung kepada masyarakat. Ketika pertanian tumbuh, maka ekonomi daerah akan tumbuh, kemiskinan berkurang, dan kualitas SDM akan meningkat,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah menyampaikan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Karena itu, diperlukan kerja sama dan langkah konkret dari seluruh pihak agar target ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
Menurutnya, untuk mencapai swasembada pangan nasional, pemerintah menargetkan kebutuhan Luas Tambah Tanam (LTT) mencapai 16,8 juta hektare. Sementara target luas panen padi yang diharapkan dapat terealisasi berada pada kisaran 13 juta hektare.
Khusus untuk Lampung, pemerintah pusat menetapkan target luas panen sekitar 850 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. Target tersebut dinilai sejalan dengan potensi dan posisi strategis Lampung sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.
Dalam mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai program strategis.
“Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama dalam mempertahankan swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Tin Latifah menilai Provinsi Lampung menunjukkan capaian luar biasa di sektor pertanian, khususnya produksi padi. Lampung saat ini masuk enam besar produksi padi nasional dan mencatatkan capaian tertinggi dalam sejarah produksi daerah.
Produksi padi Lampung pada 2024 tercatat sekitar 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan meningkat menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau naik 16,53 persen.
Untuk produksi beras, Lampung juga terus mengalami peningkatan, dari 1,5 juta ton pada 2023 menjadi 1,6 juta ton pada 2024, dan naik mencapai 1,8 juta ton pada 2025.
Capaian tersebut membuat kontribusi Lampung terhadap produksi pangan nasional semakin besar. Bahkan saat produksi nasional mengalami penurunan pada 2024, kontribusi Lampung justru meningkat dari 5 persen menjadi 5,11 persen.
“Lampung menjadi salah satu tulang punggung utama tercapainya swasembada pangan nasional. Karena itu, target yang diberikan kepada Lampung juga lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” katanya.
Tin menyampaikan pemerintah pusat pun menetapkan target produksi kepada Lampung sebesar 20 persen lebih tinggi dibanding capaian 2025. Target tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan besar kepada Lampung sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Selain capaian produksi, evaluasi sementara produksi beras periode Januari-Juni 2026 juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Lampung diperkirakan meningkat sekitar 5,51 persen dibanding periode sebelumnya.
Peningkatan tersebut diproyeksikan dapat tercapai apabila kondisi pertanaman yang ditanam pada Februari hingga April tetap aman dari kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan cuaca ekstrem.
“Di saat banyak provinsi mengalami penurunan produksi, Lampung justru masih mampu tumbuh positif. Ini capaian yang luar biasa,” ujarnya.
Dari sisi LTT, Provinsi Lampung juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,42 persen pada periode Oktober 2025 hingga April 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Lampung bahkan masuk lima besar provinsi dengan pertumbuhan luas tanam positif secara nasional dan menempati posisi keempat.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta seluruh daerah meningkatkan kinerja pada musim tanam kedua, khususnya periode Mei hingga September 2026, agar target produksi tetap tercapai.
Tin menyebutkan untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan di Lampung, Kementerian Pertanian mengalokasikan program dan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 2026.
Anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis, antara lain pengelolaan air dan irigasi, lahan konservasi dan rehabilitasi, pembangunan jalan usaha tani, cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan produksi, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, penyuluhan dan regenerasi petani, hingga hilirisasi pertanian.
