Sumberpintar.com Kondisi keuangan daerah yang masih terseok oleh defisit, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,justru tampil percaya diri menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) terkait pengelolaan gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Alih-alih menjadi solusi, langkah ini justru memperlihatkan wajah lain dari kebijakan pemerintah: inkonsistensi yang dibungkus rapi dengan istilah “efisiensi”.
Selama ini, narasi efisiensi dijadikan alasan untuk memangkas anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Namun di saat yang sama, pemerintah justru membuka ruang belanja baru untuk kerja sama yang belum jelas urgensinya.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, dalam keterangan resmi Kominfo menyebut kerja sama tersebut sebagai langkah strategis berbasis riset. Namun publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan diksi “strategis” yang berulang-ulang dipakai untuk membenarkan setiap kebijakan.
Pertanyaan publik sederhana: jika benar efisiensi menjadi prioritas, mengapa belanja untuk hal yang belum mendesak justru tetap dipaksakan?
Kritik keras disampaikan Salim Kosim dari PRISMA. Ia menilai pemerintah mulai memainkan narasi efisiensi sebagai tameng politik untuk menutupi arah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Efisiensi jangan dijadikan tameng untuk membodohi masyarakat. Hasil riset saya menunjukkan OPD yang berbasis pelayanan publik justru dipangkas anggarannya. Ini ironi. Yang dipotong kebutuhan rakyat, yang dipelihara justru seremoni,” tegas Salim.Jum’at (24/04/2026).
Menurutnya, alasan menggandeng Perguruan tinggi untuk memeroleh data Karhutla terkesan dipaksakan.
Pasalnya, data tersebut sudah tersedia di berbagai institusi negara.
“Data Karhutla itu bukan barang langka. Ada di kepolisian, ada di Kodam, bahkan secara nasional tersedia. Apalagi sekarang masih musim hujan. Jadi ini patut diduga bukan soal kebutuhan, tapi soal proyek yang dibungkus dengan bahasa akademik,” ujarnya.
Lebih jauh, Salim menilai pola seperti ini bukan hal baru. Pemerintah kerap menjadikan kerja sama sebagai panggung legitimasi, bukan sebagai instrumen solusi.
“Berhentilah menghamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang pada akhirnya hanya menjadi dokumen tanpa realisasi. Rakyat tidak makan MoU. Rakyat butuh kebijakan yang nyata, bukan pencitraan,” katanya tajam.
Sementara itu, Rektor Unsri, Taufiq Marwa, menegaskan bahwa, Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan daerah melalui riset.
Namun kritik yang menguat menunjukkan satu hal penting: publik hari ini semakin cerdas membaca arah kebijakan. Mereka tidak lagi terpukau oleh seremoni dan tanda tangan di atas kertas.
Di tengah tekanan fiskal yang semakin sempit, setiap rupiah anggaran seharusnya diuji: apakah benar untuk rakyat, atau sekadar untuk menjaga citra kekuasaan?
Jika efisiensi hanya dijadikan slogan, sementara praktiknya tetap boros dan tidak tepat sasaran, maka yang terjadi bukanlah penghematan—melainkan pembodohan yang dilegalkan.
