Sumberpintar.com Kasus dugaan perundungan terhadap siswa kelas 1 SDN 2 Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amrico turun langsung dengan mengunjungi kediaman korban pada Senin (28/09/2026) malam.
Kunjungan tersebut menjadi perhatian di tengah sorotan terhadap lambannya penanganan kasus yang terjadi sudah sebulan berlalu.
Korban berinisial MRP, hingga kini disebut masih dalam kondisi lemah setelah diduga mengalami perundungan oleh kakak kelasnya di sekolah yang sama.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 26 Agustus 2026, setelah kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di sekolah. Insiden disebut berlangsung di area Masjid Baitul Jannah yang berada di sekitar lingkungan sekolah.
Kedatangan dr. Jihan dan Thomas Amrico menjenguk Adik MRP yang alami cidera serius akibat dugaan perundungan oleh teman sekolahnya.
Perasaannya sedih melihat anak seusianya harus mengalami kejadian yang meninggalkan luka, baik fisik maupun psikologis. Walaupun sudah terlihat ceria, tapi pasti tetap masih meninggalkan luka dihatinya, “ungkap dr. Jihan selaku Wakil Gubernur Lampung.
Semoga kembali sehat dan bisa sekolah lagi ya Nak, kejadian ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan di sekolah, karena setiap anak berhak tumbuh, belajar dan merasa aman.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amrico turut memberikan perhatian, tidak boleh ada kekerasan disekolah, semua pihak harus saling mengawasi, supaya anak-anak yang dititipkan disekolah bisa bertumbuh dengan baik dan juga pihak sekolah dapat jalin komunikasi dua arah antara pihak sekolah dengan orang tua, ketika anak-anak belajar ke sekolah dan pulang penjemputan anaknya, ” ajaknya.
Komis IV DPRD Kota Bandar Lampung Soroti Lambannya Penanganan
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti lambannya penanganan kasus tersebut. Menurut Asroni, dirinya turun langsung setelah memperoleh informasi dari pemberitaan media.
“Seolah-olah kejadiannya baru hari ini, padahal sudah hampir sebulan lalu. Kesannya ditutup-tutupi. Tidak ada solusi dari pihak sekolah maupun keluarga pelaku. Sama sekali tidak ada inisiatif untuk bersilaturahmi ke rumah korban,” ujar Asroni.
Ia mempertanyakan mengapa penanganan kasus tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Asroni juga menyoroti respons pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang menurutnya belum maksimal.
“Saya justru membaca pemberitaan di media, sehingga hari ini saya pastikan hadir untuk melihat langsung fakta yang sebenarnya. Ternyata kejadian ini bukan satu atau dua hari lalu, melainkan sudah sebulan lalu. Respons sekolah dan Dinas Pendidikan sangat lamban dalam menyikapi persoalan ini,” katanya.
Minta Ada Pendampingan Psikologis
Asroni menilai penyelesaian kasus tidak cukup hanya dengan perdamaian secara kekeluargaan. Menurutnya, korban maupun anak yang diduga sebagai pelaku sama-sama membutuhkan pendampingan karena masih berusia di bawah umur.
“Seharusnya ada proses penyelesaian dan mediasi antara korban dan pihak pelaku yang difasilitasi oleh sekolah dan Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Ia menyebut berdasarkan keterangan keluarga korban, proses perdamaian sebelumnya memang telah dilakukan. Namun, Asroni mempertanyakan tidak adanya kunjungan pihak sekolah maupun keluarga anak yang diduga sebagai pelaku ke rumah korban.
Asroni juga mempertanyakan alur informasi mengenai kasus tersebut hingga respons dari Dinas Pendidikan dinilai terlambat.
“Kenapa permasalahan ini jadi berlarut, dan pelaporan serta reaksi dari kepala sekolah sendiri terkesan diam. Saya juga bingung kenapa respons dari Dinas Pendidikan lambat. Apakah informasi ini tidak sampai ke Dinas Pendidikan, hanya sampai di level K3S sehingga pihak Dinas tidak tahu-menahu,” katanya.
Komisi IV Minta Analisis dan Evaluasi Sekolah secara Menyeluruh
Sebagai mitra Dinas Pendidikan, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung meminta persoalan tersebut menjadi catatan serius.
Asroni menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap penanganan kasus oleh pihak sekolah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Komisi IV sebagai mitra Dinas Pendidikan, ini menjadi catatan khusus bagi Dinas Pendidikan terhadap kepala sekolah yang lalai dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah masing-masing. Perlu ada evaluasi khusus agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Meski demikian, Asroni menyerahkan mekanisme pembinaan dan evaluasi terhadap kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan.
“Harapan kami perlu ada pembinaan. Kami serahkan kepada Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan, karena mereka punya evaluasi tersendiri terhadap kinerja kepala sekolah. Kami tidak terlalu ikut campur soal harus diganti atau tidak, itu kewenangan Dinas Pendidikan,” terang Asroni.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut setelah kunjungan Wagub Lampung dr. Jihan Nurlela dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amrico serta Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah.
Keluarga korban berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut pada penanganan yang konkret, pendampingan terhadap korban, serta langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali menimpa anak-anak di lingkungan pendidikan, “harapnya.
