Lintas Ormas di OKI Bersatu, Soroti Kinerja Dinas dan Kawal Pemerintahan 2026

Organisasi234 Views

OKI, Sumberpintar.com Berbagai organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan mahasiswa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menyatukan sikap dalam kegiatan Silaturahmi Lintas Organisasi yang digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) OKI.

Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terbuka terhadap kinerja sejumlah dinas sepanjang tahun 2025, serta penegasan komitmen bersama untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah pada 2026 agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan tersebut diawali dengan yasinan bersama, dilanjutkan diskusi terbuka dan ramah tamah lintas organisasi.

Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang tukar gagasan dan penyampaian kritik konstruktif dari elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, hingga aktivis yang menaruh perhatian pada kualitas pelayanan publik dan arah pembangunan daerah.

Ketua DPD PGK OKI dalam sambutannya menegaskan bahwa silaturahmi lintas organisasi ini tidak dimaksudkan sebagai agenda seremonial semata, melainkan ruang strategis untuk menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas selama 2025.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan daerah. “Yang sudah baik perlu diapresiasi, sementara yang masih menjadi kendala harus disampaikan secara terbuka agar menjadi bahan perbaikan. Pengawasan publik adalah bagian dari ikhtiar bersama agar kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Senada, Ketua Pemuda Muhammadiyah OKI, Debi Herwanto, S.Pd, menilai partisipasi masyarakat sipil merupakan kunci untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor pelayanan yang perlu ditingkatkan agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kritik bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk kepedulian agar pelayanan publik semakin baik dan merata,” katanya.

Ketua Umum HMI Cabang Bende Seguguk OKI, M. Tegar, menambahkan bahwa, penguatan fungsi pengawasan sosial harus terus dilakukan.

Ia menilai kehadiran organisasi kepemudaan dan mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol publik terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.

“Suara masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisariat PMII Uniski, Acan Pratama, menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dari dinas kepada masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang belum optimal kerap memicu jarak informasi antara pemerintah dan publik.”Transparansi menjadi kunci agar masyarakat memahami proses dan mekanisme pelayanan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.

Dari kalangan mahasiswa, Ketua HMPS Bahasa Indonesia Uniski, Ferdi Pratama, menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas program dinas, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Evaluasi rutin diperlukan agar program tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar berdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua HMPS Bahasa Inggris Uniski, Ibrahim, menyoroti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan dinas sebagai prasyarat pelayanan publik yang profesional dan responsif.

“Pelayanan yang baik hanya bisa terwujud jika aparatur memiliki kompetensi dan etos kerja yang memadai,” ungkapnya.

Perwakilan masyarakat dan aktivis, Yadi Hendri Supriyadi, menegaskan pentingnya kesinambungan dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Ia berharap forum lintas organisasi semacam ini menjadi agenda berkelanjutan dalam pengawasan kinerja dinas.

“Kegiatan ini harus menjadi bagian dari proses kontrol sosial yang terus berjalan, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.

Kegiatan silaturahmi lintas organisasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat sinergi lintas elemen masyarakat, serta aktif mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2026, agar semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *