berpintar.com Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggelar kegiatan Posyandu serentak dalam rangka peringatan Hari Posyandu, Rabu (29/04/2026).
Sebanyak 35.137 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat mengikuti layanan kesehatan dan sosial secara gratis.
Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Kayuagung, tepatnya di Kelurahan Paku, serta dihadiri Ketua TP PKK OKI, Ike Meilina. Sementara itu, monitoring juga dilakukan di sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Jejawi oleh Ketua Tim PKH Kabupaten OKI bersama unsur kecamatan, kepolisian, dan pihak puskesmas.
Meski diklaim sebagai upaya memperkuat layanan dasar masyarakat, pelaksanaan Posyandu serentak ini juga menyisakan pertanyaan terkait efektivitas partisipasi KPM. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kehadiran penerima bantuan sebagai bagian dari komitmen program sosial.
Ketua Tim PKH Kabupaten OKI, Budi, dalam sambutannya di Jejawi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar layanan rutin, melainkan bagian dari kewajiban penerima manfaat.
“Program ini sangat penting, khususnya bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita. Kami berharap seluruh KPM benar-benar memanfaatkan layanan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pendamping sosial PKH telah diinstruksikan untuk aktif memastikan kehadiran KPM. Bahkan, kehadiran tersebut dikaitkan langsung dengan proses verifikasi komitmen penerima bantuan.
“Kehadiran KPM menjadi bagian dari verifikasi komitmen. Ini bukan hanya soal layanan, tetapi juga kepatuhan terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.
Fokus kegiatan ini mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi balita, serta tumbuh kembang anak. Namun, di lapangan, efektivitas integrasi antara layanan kesehatan dan program perlindungan sosial masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Pemerintah daerah berharap kegiatan Posyandu serentak ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara program bantuan sosial dan layanan dasar di tingkat desa.
