Sumberpintar.com Di tengah gencarnya program internet desa dan pengentasan blankspot yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekitar 2.800 Kepala Keluarga di Desa Simpang 3 Jaya, Kecamatan Tulung Selapan.
Hingga kini masih hidup tanpa aliran listrik PLN. Sejak 2009, warga bertahan menggunakan genset diesel swadaya yang hanya mampu menyala beberapa jam setiap malam.
Sementara tower telekomunikasi dan narasi digitalisasi terus berdiri di atas ironi pelayanan dasar yang belum tuntas.
Menjelang malam, suasana Desa Simpang 3 Jaya berbeda dengan kebanyakan desa lain di Kabupaten OKI.
Tidak ada cahaya lampu yang menyala stabil sepanjang malam. Aktivitas warga perlahan berhenti ketika mesin diesel mulai kehilangan tenaga atau pasokan solar menipis.
Kegelapan di desa itu bukan sekadar suasana malam, melainkan kenyataan yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun.
Warga setempat mengaku selama ini hanya mengandalkan listrik swadaya menggunakan mesin genset desa.
Mesin tersebut dioperasikan secara gotong royong dengan biaya yang dikumpulkan dari masyarakat setiap bulan.
“Mesin itu sudah lama sejak tahun 2009. Sekarang sering rusak dan arus listrik jadi tidak stabil,” ujar seorang warga.
Suara genset yang bising dan asap hitam yang mengepul hampir setiap malam menjadi simbol bahwa pelayanan dasar negara belum benar-benar hadir di desa tersebut.
Pada 2023 lalu, masyarakat sempat mengganti mesin lama dengan mesin diesel baru delapan silinder.
Namun harapan itu kembali pupus. Mesin baru disebut masih sering mengalami gangguan operasional dan tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik seluruh warga secara maksimal.
Persoalan semakin rumit ketika harga solar terus mengalami kenaikan, sementara pasokan bahan bakar juga tidak selalu tersedia. Dan pemerintah sibuk dengan pencitraan tanpa memiliki nasib rakyat kecil.
Akibatnya, listrik kerap padam lebih cepat karena mesin kehabisan bahan bakar atau mengalami kerusakan mendadak.
Di tengah keterbatasan ekonomi, sebagian warga bahkan mulai kesulitan membayar iuran rutin untuk operasional genset.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Anak-anak belajar dengan penerangan seadanya.
Aktivitas ekonomi malam hari nyaris lumpuh. Pedagang kecil dan usaha rumahan tidak dapat beroperasi normal karena keterbatasan listrik.
Sebagian warga memilih tidur lebih awal ketika genset mulai dimatikan.
Ironisnya, di saat kondisi tersebut masih terjadi, Pemerintah Kabupaten OKI justru aktif mempromosikan program internet desa dan pengentasan blankspot di berbagai wilayah yang nota Bene pengamburan duit negara.
Pemkab OKI bersama PT Telkomsel Network and Productivity Sumbagsel serta PT PLN sebelumnya meluncurkan program bertajuk “Internet Gotong Royong dan Listrik Handal”. Program tersebut disebut sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan keterisolasian digital di wilayah pesisir dan pedalaman.
Bupati OKI H.Muchendi bahkan menyebut program itu sebagai tonggak penting pemerataan akses informasi dan pembangunan daerah.
Namun bagi warga Simpang 3 Jaya, narasi itu terdengar seperti ironis.Sebab hingga hari ini, mereka bahkan belum menikmati aliran listrik PLN secara permanen.
Kondisi tersebut memunculkan kritik dari berbagai pihak.Salah satunya dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Ogan Komering Ilir menilai arah pembangunan pemerintah daerah terkesan lebih fokus mengejar simbol kemajuan digital dibanding menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bagaimana masyarakat mau menikmati internet kalau listrik saja belum ada? Tower berdiri, tetapi rumah warga masih gelap,” kata Hamadi, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, pembangunan akhirnya terlihat berjalan terbalik. Pemerintah terlalu sibuk berbicara digitalisasi, tetapi lalai memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat.
Hamadi juga menyoroti seremoni penyalaan listrik PLN di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, beberapa waktu lalu yang digelar meriah dan dihadiri sejumlah pejabat penting, “ujarnya Jum’at (15/05/2026).
Mulai dari Anggota DPR RI Komisi XII Dewi Yustisiana, Wakil Bupati OKI Supriyanto, jajaran PLN UID S2JB, anggota DPRD, hingga kepala organisasi perangkat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Peresmian itu dipublikasikan luas sebagai bentuk keberhasilan pemerataan pembangunan desa.
Namun di sisi lain, Simpang 3 Jaya masih tertinggal dalam kegelapan.
“Anehnya, sampai sekarang Simpang 3 Jaya belum juga mendapat sambungan listrik PLN,” ujar Hamadi.
Ia juga menyinggung respons cepat pemerintah daerah terhadap persoalan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu yang sempat dibawa langsung Bupati OKI ke Komisi X DPR RI.
Menurutnya, langkah tersebut memang penting, tetapi publik juga berhak mempertanyakan mengapa sensitivitas serupa tidak terlihat terhadap penderitaan ribuan warga yang hidup dengan listrik tambal sulam selama bertahun-tahun.
“Masyarakat hanya ingin menikmati listrik seperti desa-desa lain. Mereka tidak meminta sesuatu yang mewah,” tegasnya.
Hamadi mengatakan listrik seharusnya tidak lagi dipandang sebagai fasilitas tambahan, melainkan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah.
Ketika pemerintah sibuk berbicara transformasi digital, namun masih ada ribuan warga yang bergantung pada genset tua untuk menikmati listrik beberapa jam sehari, maka jargon pemerataan pembangunan dinilai kehilangan makna di tengah realitas masyarakat pelosok.
Sampai hari ini, warga Simpang 3 Jaya masih menunggu satu hal sederhana yang belum juga datang: terang dari negara.
