OKI, Sumberpintar.com Rencana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mengentaskan wilayah tanpa sinyal (blank spot) pada 2026 menuai sorotan.
Cetak biru yang disusun bersama Telkomsel dinilai masih sebatas wacana, lantaran belum memuat target kuantitatif, peta terbuka, serta indikator keberhasilan yang dapat diuji publik.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI dan Telkomsel di Kantor Wilayah Telkomsel Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kamis (05/02/2026).
Meski disebut sebagai langkah pemetaan pembangunan jaringan, hasil rapat belum menunjukkan kejelasan berapa desa yang akan dientaskan dan kapan realisasinya dimulai.
Kepala Diskominfo OKI, Adi Yanto, mengakui masih banyak wilayah di OKI yang belum terjangkau sinyal seluler.
Kondisi ini berdampak langsung pada layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Pendataan titik blank spot menjadi dasar krusial bagi langkah pembangunan ke depan,” ujar Adi.
Namun, klaim pendataan yang disebut telah dilakukan sejak November 2025 belum dibarengi dengan keterbukaan data.
Pemerintah daerah tidak mempublikasikan jumlah desa terdampak, koordinat wilayah, maupun metode verifikasi lapangan.
Minimnya transparansi ini menimbulkan keraguan atas validitas data yang dijadikan dasar kebijakan.
Pemkab OKI juga mengklaim telah mengentaskan lima desa dari status blank spot sepanjang 2025 melalui program Internet Gotong Royong.
Skema ini menempatkan pemerintah desa sebagai penyedia infrastruktur pasif, sementara operator menghadirkan jaringan.
“Tahun lalu ada lima desa yang tuntas. Tahun ini kami harap kerja sama diperkuat,” kata Adi.
Akan tetapi, hingga kini Diskominfo belum menjelaskan indikator “tuntas” yang dimaksud.
Tidak ada penjelasan apakah sinyal yang hadir stabil, dapat diakses sepanjang waktu, atau dimanfaatkan untuk layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Tanpa indikator yang terukur, klaim keberhasilan tersebut sulit diverifikasi.
Ketidakjelasan juga terlihat pada target 2026. Baik Pemkab OKI maupun Telkomsel belum menyebutkan berapa desa yang menjadi prioritas pengentasan tahun depan.
Padahal, pemerintah pusat telah menargetkan Indonesia bebas blank spot pada 2029, yang seharusnya diturunkan ke dalam peta jalan daerah secara konkret.
Dari pihak operator, Manager Network Operation and Productivity Telkomsel Palembang, Riki Irawan, menyatakan komitmen memperluas jaringan di OKI.
Ia menyebut sepanjang 2025 Telkomsel telah membangun 17 titik jaringan reguler serta merencanakan peningkatan BTS mobile menjadi permanen. Namun, tanpa keterbukaan peta wilayah dan target yang terukur, publik sulit menilai apakah pembangunan jaringan tersebut benar-benar menyasar desa yang paling membutuhkan atau sekadar memenuhi target administratif.
Ketiadaan data terbuka, indikator keberhasilan, dan tenggat waktu yang jelas berpotensi membuat program pengentasan blank spot di OKI berulang menjadi janji tahunan—tanpa kepastian kapan desa-desa terisolasi benar-benar terhubung dengan dunia digital.
