JAKARTA, Sumberpintar.com — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus melakukan langkah proaktif untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta meningkatkan layanan pengelolaan sampah. Upaya tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Bupati OKI Muchendi Mahzareki dengan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Muchendi memaparkan kondisi Kabupaten OKI sebagai salah satu daerah dengan ekosistem gambut terluas di Sumatera Selatan. Sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan kawasan gambut atau mencakup 49,3 persen dari total ekosistem gambut di provinsi tersebut. Luasnya kawasan gambut menjadikan OKI memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun sekaligus menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu kami terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa,” ujar Muchendi.
Selain persoalan karhutla, Bupati Muchendi juga mengungkapkan bahwa cakupan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten OKI saat ini baru mencapai 9,44 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan armada pengangkut serta minimnya sarana dan prasarana pendukung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten OKI menggulirkan Gerakan OKI Lestari untuk Indonesia Asri melalui kegiatan gotong royong rutin di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Selain itu, pengembangan bank sampah di sejumlah perangkat daerah juga terus didorong sebagai upaya membangun sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab OKI mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, di antaranya percepatan pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan, bantuan sarana persampahan berupa dump truck dan kendaraan roda tiga, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan Kabupaten OKI.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” kata Jumhur.
Ia memastikan pembangunan Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten OKI menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat mulai tahun 2027. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten OKI telah memenuhi seluruh persyaratan dengan menyiapkan lahan bersertifikat sebagai lokasi pembangunan.
“Kesiapan daerah sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk memulai pembangunannya,” tegas Jumhur.
Pembangunan Daop tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar dan akan menjadi pusat operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana persampahan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI telah ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup pada hari yang sama, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan lingkungan hidup di daerah.
Langkah sinergi antara Pemerintah Kabupaten OKI dan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan karhutla, meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
