Sumberpintar.com Sejumlah pengusaha orgen tunggal (OT), pelaku usaha hiburan, dan kalangan ulama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyatakan dukungan terhadap pembatasan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka, termasuk acara hajatan.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang berlangsung di Mapolres OKI, Senin (09/11/2026). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.
Ia menjelaskan, pembatasan musik remix dan DJ menjadi salah satu langkah yang ditempuh sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba.
Menurut Kapolres, kegiatan hiburan tertentu berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya pengguna maupun pengedar narkoba. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba,” ujarnya.
Kapolres menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas usaha orgen tunggal. Para pelaku usaha tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan hiburan dengan membawakan jenis musik selain remix dan DJ.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” katanya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Ia menyatakan, pelaku usaha hiburan pada prinsipnya dapat menyesuaikan jenis musik yang dibawakan selama kegiatan usaha tetap dapat berjalan.
“Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan,” ujar Rindi.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni, menilai pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk melalui pengawasan terhadap kegiatan hiburan.
Menurutnya, kegiatan hiburan hendaknya tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, serta ketertiban sosial. Hiburan seharusnya menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan, bukan justru membuka peluang terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat.
“Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan,” kata Muazni.
Dukungan dari kalangan pengusaha hiburan dan ulama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten OKI.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pembatasan tersebut perlu disertai kejelasan mengenai ruang lingkup larangan, dasar pemberlakuan, serta mekanisme pengawasan agar dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat maupun pelaku usaha hiburan.
( Mas Tris).
