Sumberpintar.com Wali Kota Bandar Lampung bergeliat melakukan pembangunan peningkatan jalan rigit di sepanjang Jalan Ratu Dibalau Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung namun tidak diimbangi oleh pelaku usaha yang terkadang tonase tidak sesuai dengan peruntukan jalan, sehingga dapat akibatkan jalan menjadi cepat rusak
Polemik dengan tokoh masyarakat terjadi di daerah Jl. Ratu Dibalau Gg M.Yunus Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung toko yang sekaligus memiliki Gudang, Sabtu (07/11/2026).
Laporan dari tokoh masyarakat Pematang Wangi bernama Tobak ia persoalkan toko tersebut memiliki aktivitas seringnya keluar masuk tronton dan mobil truck ditempat tersebut. Ia menanyakan toko tersebut apakah memiliki izin pergudangan, karena setahu Tobak daerah tersebut diduga bukan peruntukan gudang dan sangat mengganggu, karena dapat mengakibatkan jalan rusak akibat tronton CV SA, “ujarnya.
Tobak pun turut ke lokasi Sabtu 07 November 2026 siang bersama awak media untuk menanyakan kepada ownernya, namun hanya ditemui dan dijawab salah satu pegawai yang merupakan tangan kanannya dari owner tersebut, ownernya enggan menemui dan menjelaskan langsung persoalan tersebut kepada tokoh masyarakat dan awak media
Salah seorang wanita yang mengaku tangan kanan owner menjelaskan kegiatan di lokasi tersebut adalah toko yang memiliki badan hukum CV SA dengan ijin penjualan grosir dan eceran besi dan ijin pergudangannya pun sendiri dan di CV SA tersebut terdapat 10 armada namun untuk tronton menggunakan jasa ekspedisi, bukan miliknya, ” ujar yang mengaku tangan kanan owner.
Tidak berselang lama RT 14 bernama Ibrahim tiba disana dengan menemui pegawainya untuk melihat berkas-berkas tersebut, ternyata ditemukan hanya memiliki izin lingkungan yang sudah lama tidak ada pembaharuan namun diduga tidak tertulis peruntukan gudang dan CV SA tersebut belum memiliki SLF.
Setelah media sumberpintar melihat dan melakukan pengecekan berkas yang ditunjukkan oleh pegawainya bersama Ketua RT 14 tersebut dan Tobak, saat itu hanya memiliki izin lingkungan 8 Agustus tahun 2021 jenis usaha dagang bahan bangunan namun tidak tertulis peruntukan gudang, PBG nomor SK PBG 1871112602202400x tanggal 26 Februari 2024 untuk bangunan eksisting, fungsi bangunan gedung fungsi usaha, nama bangunan gedung ruang barang klasifikasi bangunan gedung bangunan sederhana dengan luas bangunan 425 m2, hak atas tanah sertifikat, 1257 m2 nama pemilik tanah ES dan nama pemohon YF.
Kemudian terdapat NIB diduga hanya sebatas penjualan grosir dan eceran material belum terdapat peruntukan pergudangan dengan kbli yang sesuai Peruntukan gudang secara umum masuk ke dalam Kategori H (Transportasi dan Penyimpanan), secara spesifik pada Golongan Pokok 52, dengan kode subgolongan 5210 (Pergudangan dan Penyimpanan).
Tampak di lokasi terdapat beberapa mobil fuso dan terparkir dibelakang yang juga terdapat gudang besi dan ban, yang diduga belum memiliki SLF dan perijinan prrgudangan untuk lokasi tersebut.
Pelaku usaha CV SA tersebut sejak berdiri hingga sekarang belum pernah menyalurkan CSR yang dapat berdampak positif mengingat ada kewajiban pelaku usaha untuk menebar kebaikan sehingga kebaikan dapat dirasakan masyarakat Tanjung Senang khususnya, ” ungkap Tobak Senin (09/10/2026).
Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah Paragraf 1 PBG Pasal 86 (1). Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (2). Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF. (3). Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan permohonan persetujuan : pembangunan baru, bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan /atau SLF.
PBG perubahan untuk : perubahan fungsi bangunan gedung, perubahan lapisan bangunan gedung, perubahan luas bangunan gedung, perubahan tampak bangunan gedung, perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan g3dung yang memengaruhi aspek keselamatan dan /atau kesehatan, perkuat bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat, perlindungan dan atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya, perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
Pasal 107 ayat (2) wajib pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan pajak kepada Pemda sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 2 UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan aturan Pemerintah Pusat dan Pemda.
Pasal 108 wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 6 dan Pasal 72 ayat 6 dan pasal 85 ayat 4 sehinggan merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius Wali Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Komisi III selaku fungsi pengawasan dan Dinas PTSP untuk lakukan pengecekan langsung ke lokasi CV SA, jika hanya sebatas PBG namun sertifikat Layak Fungsi (SLF) dan NIB pun belum memiliki perijinan gudang, sehingga apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung?.
Ketika ini tidak diperbaiki, akan selalu menjadi persoalan dan akan terindikasi menimbulkan potensi kerugian negara sehingga akan menjadi persoalan berkepanjangan terhadap kenyamanan warga dan pelaku usaha.
Redaksi menunggu respon dan klarifikasi hak jawab dari pihak terkait yang diberitakan perkembangan persoalan CV SA untuk dibuka terang benderang ke publik,apakah tempat tersebut tata ruangnya sudah benar untuk pergudangan kemudian CV SA yang diduga belum memiliki SLF sesuai Perda Kota Bandar Lampung dan NIB yang belum tercantum peruntukan gudangnya.
