OKI, Sumberpintar.comIntensitas kunjungan Herman Deru ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,dalam dua bulan terakhir memantik perhatian publik.
Sembilan kali kunjungan dalam rentang waktu relatif singkat dinilai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan indikasi bahwa kabupaten terluas di Sumatera Selatan itu sedang menghadapi persoalan serius, terutama di sektor infrastruktur.
Kunjungan terbaru berlangsung dalam agenda Safari Ramadan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Kayuagung. Gubernur hadir bersama jajaran Forkopimda Sumatera Selatan, di antaranya Ujang Darwis, Sandi Nugroho, Ketua TP-PKK Sumsel Feby Deru, serta anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva.
Namun di balik suasana silaturahmi Ramadan, pernyataan gubernur justru menggarisbawahi problem mendasar.
Ia menyebut pemerintahan saat ini di bawah Muchendi Mahzareki harus menghadapi “banyak warisan infrastruktur” yang perlu segera diperbaiki atau bahkan dibangun ulang.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa, “problem pembangunan di OKI bukan persoalan baru, melainkan akumulasi bertahun-tahun yang belum terselesaikan.
Infrastruktur Lama, Tekanan Baru.
Secara geografis, OKI memiliki tantangan khas. Wilayahnya luas, berbatasan dengan sejumlah kabupaten dan provinsi, serta memiliki jalur darat dan perairan yang vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Kondisi ini menuntut konektivitas jalan yang memadai dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelontorkan bantuan Gubernur bersifat khusus, untuk perbaikan jalan dan infrastruktur dasar lainnya. Namun intensitas kunjungan gubernur memunculkan pertanyaan publik:
Apakah intervensi anggaran tersebut cukup, untuk menyelesaikan masalah struktural yang telah lama menumpuk?
Jika dalam dua bulan diperlukan sembilan kali kunjungan tingkat provinsi, maka publik dapat menafsirkan bahwa kondisi infrastruktur OKI memang berada dalam skala prioritas tinggi, bahkan mendekati darurat.
Dimensi Politik dan Stabilitas Sosial
Dalam sambutannya, Herman Deru juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah antara ulama, umaro’, dan masyarakat serta mempertahankan Sumatera Selatan sebagai wilayah “zero konflik”.
Pesan ini menunjukkan bahwa, “pembangunan fisik tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sosial dan politik.
Kehadiran anggota DPR RI Ishak Mekki, yang juga ayah dari Bupati Muchendi, menambah dimensi politik dalam agenda tersebut.
Isu pembangunan OKI tampak telah melibatkan jejaring pemerintahan lintas level, dari kabupaten hingga pusat.
Apresiasi dan Ujian Implementasi
Bupati Muchendi menyampaikan apresiasi atas perhatian gubernur serta dukungan anggaran yang dinilai membantu mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Namun publik menunggu indikator konkret:
Berapa kilometer jalan yang diperbaiki?
Berapa target waktu penyelesaiannya?
Bagaimana mekanisme pengawasan anggaran?
Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, “warisan masalah” berpotensi kembali menjadi beban pemerintahan berikutnya.
OKI di Persimpangan Arah Pembangunan.
Rangkaian kunjungan gubernur menunjukkan dua sisi sekaligus: tingginya kepedulian pemerintah provinsi dan besarnya tantangan pembangunan yang dihadapi OKI.
Kini pertanyaannya bukan lagi apakah perhatian telah diberikan, melainkan seberapa cepat perhatian itu berubah menjadi hasil nyata di lapangan.
Jika tidak, sembilan kunjungan dalam dua bulan bisa dikenang bukan sebagai simbol percepatan pembangunan, melainkan sebagai cermin beratnya pekerjaan rumah yang belum tuntas di kabupaten ini.
( Mas Tris)
